Dasar Hukum Tentang Kesehatan Keselamatan Dan Keamanan Kerja Adalah

October 02, 2024 Post a Comment

Dasar hukum tentang kesehatan keselamatan dan keamanan kerja adalah

(1) Dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja dalam perencanaan, pembuatan, pengangkutan, peredaran, perdagangan, pemasangan, pemakaian, penggunaan, pemeliharaan dan penyimpanan bahan, barang, produk teknik dan aparat produksi yang mengandung dan dapat menimbulkan bahaya kecelakaan.

6 Apa Dasar hukum K3 di Indonesia?

Di Indonesia sendiri, K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) ini diatur dalam Undang-Undang sebagai berikut: Keselamatan kerja diatur dalam UU No.1 Tahun 1970. Kesehatan diatur dalam UU No.23 Tahun 1992. Ketenagakerjaan diatur dalam UU No.13 Tahun 2003.

Manakah dasar hukum penerapan SMK3?

a) Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Permenaker No. 5/1996 adalah sistem manajemen K3 yang dirumuskan oleh Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia, yang merupakan penjabaran dari UU No. 1 Tahun 1970 dan dituangkan kedalam suatu Peraturan Menteri.

Kapan UU tentang k3 no 1 tahun 1970 resmi diberlakukan?

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 1970. UU ini mencabut Veiligheidsreglement Tahun 1910 (Stbl. No. 406).

Menurut Undang-undang keselamatan kerja No 1 tahun 1970 Apakah yang dimaksud dengan pengurus?

2. "pengurus" ialah orang yang mempunyai tugas langsung sesuatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri; 3. "pengusaha" ialah : a.

Apakah UU No 1 Tahun 1970 masih berlaku?

UU No.1/1970 sangat lemah untuk menjamin secara tegas Kesehatan dan Keselamatan para pekerja. Undang-undang ini beserta peraturan pelaksananya sudah tidak sesuai dengan dinamika hari ini dan harus segera direvisi.

PP No 50 Tahun 2012 Tentang apa?

PP No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja [JDIH BPK RI]

Apa itu SMK3 PP No 50 Tahun 2012?

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.

Apa isi Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012?

PP Nomor 50 Tahun 2012 tanggal 12 April 2012, tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

UU No 23 Tahun 1992 tentang kesehatan Apakah masih berlaku?

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu dicabut dan diganti dengan Undang-Undang tentang Kesehatan yang baru.

Apa latar belakang dikeluarkannya UU No 1 Tahun 1970?

A. Latar Belakang Undang- Undang No. 1 Tahun 1970 mengatur adanya program keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Indonesia yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja(K3) dalam melakukan pekerjaan.

Siapa saja yang melakukan pengawasan terhadap ditaatinya UU No 1 Tahun 1970?

(1) Direktur melakukan pelaksanaan umum terhadap Undang-undang ini, sedangkan para pegawai pengawas kerja ditugaskan menjalankan pengawasan langsung terhadap ditaatinya Undang- undang ini dan membantu pelaksanaannya.

Permenaker No 5 tahun 1996 apakah masih berlaku?

Setelah dikeluarkannya PP 50/2012, maka status Permenaker 05/1996 bukannya menjadi tidak berlaku.

Berdasarkan PP No 50 tahun 2012 apakah semua perusahaan wajib menerapkan SMK3?

(1) Setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 di perusahaannya. b. mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi. (3) Ketentuan mengenai tingkat potensi bahaya tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut PP 50 Tahun 2012 pada kasus mana sajakah dibawah ini yang wajib menerapkan SMK3?

Sesuai dengan PP Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3, audit SMK3 ini wajib dilaksanakan oleh perusahaan yang mempekerjakan pekerja paling sedikit 100 orang atau mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi, misalnya bidang kesehatan, minyak dan gas bumi atau pertambangan.

5 Langkah penerapan SMK3 dan landasan hukumnya?

5 Prinsip dasar dalam penerapan SMK3 sesuai dengan kebijakan Nasional yang harus diterapkan oleh perusahaan adalah:

Penetapan kebijakan K3; Penyusunan Kebijakan K3:
2.Perencanaan K3; ...
Pelaksanaan rencana K3. ...
Pemantauan dan evaluasi kinerja K3; ...
Peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3.

Tujuan penerapan sistem manajemen K3 sesuai dengan Peraturan pemerintah No 50 tahun 2012 itu apa saja sebutkan?

Pasal 2 Penerapan SMK3 bertujuan untuk: a. meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi; b. mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur b. mencegah . . .

Peraturan pemerintah Nomor berapa yang mengatur tentang SMK3 jelaskan kriteria perusahaan yang wajib menerapkan SMK3 dan apa tugas ahli K3 di dalam perusahaan?

PP 50 tahun 2012 tentang Penerapan SMK3 - Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah kebijakan nasional sebagai pedoman perusahaan untuk penerapan K3 yaitu Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang merupakan kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan

Apa itu komitmen K3?

Komitmen K3 merupakan bentuk kesanggupan dan kesungguhan top management terhadap upaya untuk menihilkan deviasi atau mengendalikan kerugian, utamanya pada manusia dan lingkungan.

Siapakah yang berkewajiban menetapkan kebijakan K3 dalam penerapan sistem manajemen K3 berdasarkan kebijakan nasional?

Berdasarkan PP No 50 tahun 2012, tentang implementasi SMK3 dalam pasal 5 yang di sebut bahwa department/perusahaan wajib menerapkan SMK3. Dalam kewajiban ini bagaimana yang telah diatur dalam perusahaan dengan ketentuan: Memperjakan buruh/karyawan minimal 100 orang atau memiliki tingkat resiko yang tinggi dalam proses